by

MUI dan Tugas Mempersatukan Umat

MUI

 

MUI dan Tugas Mempersatukan Umat

 
“Kesuksesan” MUI
Buku dengan logo MUI berjudul “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia” yang beredar luas di tengah masyarakat telah menuai hasilnya. Tidak sedikit warga yang semula toleran menjadi intoleran, yang semula santun menjadi beringas dan yang terlihat beretika menjadi biadab. Buku tersebut telah memberikan semacam label halal untuk mencemooh, mengucilkan dan bahkan mengancam serta meneror setiap muslim Syiah, istri dan anak-anaknya.
Dengan menerbitkan buku tersebut, plus sejumlah fatwa yang dikeluarkan MUI wilayah, seperti fatwa sesatnya Syiah oleh MUI Sampang dan MUI Jawa Timur, MUI sebagai lembaga yang menghimpun ragam pribadi yang dianggap berilmu bisa dipandang sukses “memosisikan” diri sebagai sentra intoleransi atas nama Islam dan mazhab Ahlus Sunnah, dan tak lama lagi, lembaga ini akan sibuk menghitung jumlah korban sebagai dampak dari inisiasinya mendorong masyarakat Muslim ke dalam arena destruksi horisontal, konflik sektarian dan runtuhnya kebhinnekaan.
Harus diakui, ini adalah capaian yang luar biasa. Tentu, sebagai wadah perhimpunan ulama dan agamawan Islam, dampak-dampak negatif ini yang telah dan akan terus muncul, pastinya telah diperhitungkan dengan matang, dan itu berarti secara sadar, lembaga ini “menganggap” nyawa, kehormatan dan ketenangan segelintir warga yang bermazhab Syiah tidak berarti sama sekali.
Beberapa kali sejumlah pribadi Syiah Indonesia berusaha ber-sabar dan merawat prasangka baik dengan mendatangi dan mela-yangkan surat permohonan audiensi untuk klarifikasi terkait buku yang mensesatkan Syiah tersebut. Namun hingga saat ini MUI tidak memberikan respon sebagaimana diharapkan. Hal itu boleh jadi, karena menganggap melayani orang-orang sesat sebagai hal yang tidak perlu bahkan wajib diabaikan.
MUI atau Mencatut Nama MUI?
Bila buku yang substansi, kutipan dan sistematikanya sangat tidak mencerminkan ketajaman nalar dan pemahaman komprehensif tentang Syiah tersebut ditulis oleh orang-orang yang mencatut nama lembaga MUI dan tidak mewakilinya, mestinya secara resmi MUI memberikan pernyataan yang membantah sekaligus menggugat pe-nulis-penulis yang cukup berani memberi subjudul  “Buku Panduan MUI” di sampul depannya. Karena itu, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa penulisan dan penyebaran buku yang bisa dianggap sebagai “License to Kill ini direstui dan direncanakan oleh lembaga MUI Pusat.
Sebagai lembaga non Pemerintah, dengan menerbitkan buku yang sarat pendangkalan dan distorsi ini, MUI telah melangkah terlalu jauh dan melakukan blunder yang menyebabkan terbukanya opini sesat bahwa MUI adalah lembaga “semi” negara yang berhak dan bertanggungjawab menetapkan Muslim dan tidaknya setiap warga di Indonesia yang secara konstitusional menjamin setiap warga untuk menjalani keyakinan berupa mazhab maupun aliran kepercayaan.
Bila MUI memang direstui oleh Pemerintah sebagai lembaga semi-negara, maka hal itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan spirit Pancasila yang menegaskan bahwa Negara tidak mencampuri urusan agama. Sebaliknya, bila Pemerintah membiarkan intervensi MUI terhadap persoalan keyakinan dan agama, bahkan menjadikan sikap dan pernyataan-pernyataan lembaga tersebut sebagai acuan keputusan dan kebijakannya, maka hal itu bisa ditafsirkan sebagai modus menjadikan negara ini di bawah dominasi sekelompok orang di luar strukturnya.
Kebhinnekaan vs Pensesatan[1]
Indonesia sebagai mozaik budaya, tradisi, bahasa, agama, kepercayaan, suku, dan daerah adalah persembahan dari para kusuma bangsa dari ragam agama, suku dan daerah. Mengingkari itu berarti mengkhianati perjuangan dan jerih payah para founding fathers, dan menafikan jati diri bangsa dan sejarah Indonesia.
Selain itu, pemberian wewenang dan posisi pengendalian keyakinan setiap individu rakyat kepada sebuah perkumpulan tertentu yang eksklusif dan terbatas bagi agama dan mazhab tertentu dapat dianggap sebagai menegarakan mazhab dan memazhabkan negara. Dengan kata lain, penyebaran buku tersebut merupakan lonceng kematian spirit kebangsaan dan kebhinekaan.
Itu semua memberikan konfirmasi bahwa bila buku tersebut memang diterbitkan dan disetujui oleh para anggotanya, maka lembaga bentukan Pemerintah Orde Baru ini telah melakukan ‘kudeta’ terhadap UUD 1945, Pancasila serta kontrak sosial berbangsa dan bernegara. Padahal ia hanya mengklaim mewakili salah satu agama dan salah satu mazhab dalam himpunan mazhab.
Lebih fatal lagi, sebagai lembaga yang secara eksplisit maupun implisit mengklaim sebagai representasi umat Islam dan mazhab Ahlus Sunnah, MUI telah menyatakan bahwa umat Islam dari mazhab Syiah adalah sesat dan menyimpang.
Pensesatan Syiah oleh lembaga yang dihormati negara, dan secara de facto diterima sebagai representasi umat Islam Indonesia, bisa menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap para penganut mazhab Syiah di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia.
 
Pensesatan Syiah bukan hanya berefek di dalam negeri namun bisa menimbulkan guncangan berskala global dan memicu kete-    gangan antar negara di dunia Islam. Tentu, sangat kecil kemung-kinan para ulama dalam lembaga tersebut tidak mengetahui sejumlah negara berpengaruh di dunia Islam berpenduduk mayoritas Syiah. Hal itu perlu dicermati karena sifat universal keyakinan baik agama maupun aliran tidak dibatasi oleh batas-batas negara.
Perlu diketahui, dengan sikap dan pensesatan lembaga yang secara kasat mata mewakili sikap Pemerintah terhadap Syiah, Indonesia bisa dianggap sebagai negara pertama yang menyatakan ke-sesatan Syiah. Sikap ini juga bisa melengkapi dua akibat fatal yang disebutkan di atas.
Menganggap seseorang atau sebuah kelompok sebagai sesat adalah hal mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja baik ulama maupun yang mengaku ulama dan juga awam. Namun persoalannya bukan itu. Persoalan yang diperhatikan adalah kredibilitas dan integritas moral pihak yang menyatakan kesesatan. Hal ini sangat penting demi memastikan bahwa publik tidak malah menjadi korban pembodohan, radikalisasi dan eksploitasi atribut agama.
Sungguh ironis! Saat bangsa ini menghadapi ancaman disintegrasi dan ekstremitas yang menjadi sumbu aksi kekerasan dan teror atas nama jihad, orang yang berada dalam lembaga keulamaan yang berdiri di Indonesia malah menyebarkan pandangan ekstrem yang mengharamkan dan mensyirikkan penghormatan bendera negara.
 
Harapan Baru
Meski demikian, adanya tokoh-tokoh toleran dalam MUI patut mendapatkan apresiasi dan dukungan agar segera membersihkan lembaga itu dari unsur intoleransi dan ekstremitas.
Dengan terpilihnya Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau yang lebih akrab dipanggil Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum, muncul secercah harapan hadirnya MUI sebagai lembaga dan perhimpunan ulama yang benar-benar menjalankan fungsi pemersatu dan pengayom serta pewaris para nabi yang bebas dari tendensi politik sesaat dan motif bisnis yang sama sekali tidak mencerminkan moralitas dan kewaraan.
 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed