by

Agama dan Dunia (3)

Agama dunia, agama dan dunia, hubungan agama dan negara, hubungan agama dan negara dalam Islam, hubungan negara dan agama, sekulerisme
Agama dan Dunia [3]

 

Argumen-argumen Sekulerisme

 

1. Argumen Pertama: Ketakharmonisan Negara dengan Agama

Salah satu argumen yang dikemukakan oleh para pendukung aliran sekularisme ialah ketakharmonisan hubungan antara negara dan agama, dengan artian bahwa agama hanya berkaitan dengan akidah, keyakinan dan persoalan-persoalan kalbu manusia, dengan demikian ia hanya berkecimpung dengan masalah ruh dan hati manusia, serta hanya bertugas menggerakkan perasaan dan emosi manusia; akan tetapi berseberangan dengan hal itu, negara dan pemerintahan hanya memiliki tugas menjaga keteraturan, stabilitas, sistematisasi sosial yang ada dalam masyarakat, menjaga harta benda mereka, dan mengamankan harta maupun jiwa personal dan anggota masyarakatnya, tanpa harus berkecimpung dalam masalah spiritual, ruh maupun hati manusia.
Sebagiannya lagi, dengan lebih hiperbol, hanya mencukupkan pada ketiadaan interaksi antara agama dan pemerintahan lalu mengemukakan stetmennya tentang adanya kontradiksi antara keduanya, dengan artian bahwa seluruh kewajiban pemerintahan bisa diperspektifkan dengan menggunakan intensitas dan kehebatan kekuatan, hal ini disebabkan karena warna pemerintahan diletakkan dan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan, dengan demikian antara pemerintahan dan agama –yang dikatakan hanya berkaitan dengan masalah kalbu dan perasaan- sama sekali tidak bisa dilakukan perbandingan. Dengan kata lain, reaksi dan tanggapan agama ketika berhadapan dengan masyarakat muncul dalam bentuk yang lembut dan penuh kasih sayang, akan tetapi reaksi pemerintahan terhadap mereka adalah dengan kekuatan dan amarah; dengan demikian, keduanya bukan saja tidak memiliki interaksi, bahkan keduanya berada pada posisi diametrikal sempurna dan saling menafikan satu sama lain.
Sekarang, apabila seseorang ingin menghubungkan kedua masalah ini, maka konklusi dari interaksi yang tidak pada tempatnya ini akan menciptakan adanya suatu penindasan, karena berarti pemerintahan harus menggunakan kekuasaan dengan cara paksaan dalam mengarahkan masyarakat kepada kecenderungan dan keinginan mereka untuk beragama, dan karena masalah ini bertentangan dengan norma dan kecenderungan kepada persoalan-persoalan agama, maka seakan-akan pemerintahan hendak menggunakan dominasi kekuatan dan kekuasaannya pada sebuah masalah yang sama sekali bebas dan tidak pernah membutuhkan pemaksaan, dan hal semacam ini tak lain kecuali penindasan.
Dengan kata lain, para pelaksana negara dan pemerintahan bisa menggunakan otoritas, kekuasaan dan pemaksaan pada tempat dimana mereka layak untuk memanfaatkannya–seperti pada masalah-masalah politik, keamanan, sosial, dan lain sebagainya- dan memanfaatkan hal tersebut dengan keras dan sungguh-sungguh tidak akan memunculkan problem apapun; akan tetapi pada masalah-masalah yang tidak memerlukan kekerasan dan pemaksaan –seperti pada masalah-masalah keyakinan, etika, dan lain-lain- apabila mereka hendak menggunakan kekerasan, maka hal ini akan menyebabkan penindasan, dan penindasan sama sekali tidak sejalan dan berlawanan dengan norma agama.
Demikian juga, analisis terhadap interaksi tersebut –yang tidak pada tempatnya- dari perspektif agama menunjukkan bahwa selain intervensi pemerintahan ini akan menimbulkan kerugian yang banyak dan menjauhkan masyarakat dari agama, hal semacam ini pun merupakan perbuatan yang sia-sia dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi agama.
Pendapat seperti ini dikemukakan pula di Eropa, mereka menyatakan bahwa apabila perangkat kota dengan alasan untuk pensucian kalbu lalu memaksa penduduknya untuk mendatangi gereja, berarti mereka telah melakukan hal yang absurd dan sia-sia; karena pada dasarnya, apabila mereka memiliki keyakinan terhadap gereja, maka tanpa adanya pemaksaan pun, mereka tetap akan mendatangi gereja dengan suka rela dan senang hati, dan apabila mereka tidak meyakininya, kehadiran mereka di gereja tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi mereka, dan selama belum ada niat baik meskipun sedikit, jenis penyembahan, pengampunan ruh, alasan yang sesuai untuk ilmu, maka kehadiran mereka sama sekali tidak akan memberikan dampak pada pengampunan dan ketakwaan mereka. Jadi, semua hal tersebut harus diserahkan kepada kehendak masyarakat dengan bebas.
Ringkasnya: 1. Agama dan negara, sama sekali tidak memiliki bentuk hubungan maupun kesamaan, 2. Dengan mencermati keduanya dengan lebih seksama bisa diketahui bahwa keduanya saling berkontradiksi dan berlawanan, 3. Apabila keduanya dihubungkan secara tidak pada tempatnya, maka tidak akan ada konklusi lain selain munculnya penindasan dan intervensi yang salah, dan hasil dari penindasan tak lain kecuali kebencian masyarakat kepada agama dan kecenderungan mereka kepada ateis atau menentang agama.

Substansi kritikan

 

Untuk menganalisa argumen pertama di atas, terdapat beberapa topik yang perlu mendapat penjelasan:

 

a. Dampak negara pada umat beragama

Mereka yang mengeluarkan pernyataan dan stetmen bahwa pemerintahan tidak lebih dari pengaturan, pengamanan dan pengawasan harta benda, lebih baik mereka mengemukakan stetmennya itu dengan mengatakan: kami menghendaki pemerintahan hanya untuk keteraturan, keamanan, dan lain sebagainya; dan kami tidak sepakat dengan intervensi negara ke dalam agama, etika dan keyakinan masyarakat. Apabila pernyataan tersebut dikemukakan seperti ini berarti mereka telah menginformasikan realitas diri yang sebenarnya dan dengan semakin jujurnya kemasan laporan ini, maka mereka akan semakin jauh dari kebenaran. Akan tetapi apabila mereka mengatakan: pada dasarnya adalah demikian bahwa pemerintahan tidak boleh dan tidak berhak melakukan campur tangan dan intervensi dalam etika dan keyakinan masyarakat dan dia juga tidak memiliki kemampuan serta dampak dalam religi maupun keimanan individu masyarakat; maka dengan pernyataan ini berarti mereka telah mengatakan sesuatu yang sama sekali tak benar.
Mencermati pemerintahan-pemerintahan yang telah lalu dan dengan sedikit melakukan kontemplasi terhadap situasi dan kondisi yang terdapat pada berbagai negara dan pemerintahan yang ada, menunjukkan bahwa berbagai demarkasi dan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap aturan-aturan dan norma-norma -bahkan metode pengamatan dan reaksi mereka terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan- memegang peran yang sangat besar dalam menentukan kuat dan lemahnya keyakinan masyarakat.
Bagaimana sebuah pemerintahan memiliki aliran sosialisme, atau menganut asas liberalisme, atau sejauh mana perangkat pemerintah memberikan perhatiannya terhadap aturan-aturan, atau sejauh mana pentingnya persoalan-persoalan perekonomian dan kemajuan teknologi bagi mereka, dan lain-lain, keseluruhannya memberikan dampak pada pemikiran, visi, perspektif dan tingkah laku masyarakat, sebuah dampak yang sama sekali tidak bisa dipungkiri.
Bisa jadi, menurut pendapat mereka yang berpikiran sederhana, yaitu para pengklaim yang menyetujui pemerintahan agamis, dampak dan efek sempurna pemerintahan terletak pada tingkat religiusitas masyarakat; akan tetapi klaim ini pun ditolak mentah-mentah dan hanya sedikit dari para pemikir agama yang sepakat terhadap dampak pasti, menyeluruh dan sempurna yang diberikan oleh pemerintahan semacam ini; akan tetapi apakah mereka bisa mengingkari adanya dampak nisbi dan mendalam, serta peran berpengaruh yang dimiliki oleh pemerintahan pada cara berpikir dan keyakinan masyarakat?! Dengan melakukan pengamatan secara global terhadap situasi dan kondisi pada berbagai komunitas yang berbeda, kita bisa menemukan bahwa pemerintahan yang mengklaim dirinya non blok -dalam masalah etika dan keyakinan yang dipegang kuat oleh masyarakat- pun tetap memiliki pengaruh dan dampak yang sangat pekat dalam warna etika masyarakat dan lingkup etika komunitas, sedemikian hingga mereka yang tidak perduli terhadap etika, kalangan yang tak peka atas lingkungan, orang-orang yang egosentris, dan lain-lain, hanya merupakan bagian kecil dari hasil klaim ini.
Oleh karena itu, apabila sebuah pemerintahan mengatakan kepada umum akan ketakberpihakannya kepada agama dan etika masyarakat, berarti secara tidak langsung dia memiliki masalah dengan keyakinan, pola pikir dan tingkah laku masyarakatnya, dengan demikian bagaimana dia merasa memiliki kewajiban untuk bertindak yang bermanfaat atau merugikan bagi agama, pola pikir dan etika tertentu, dimana apabila hal ini terjadi, sudah pasti dia akan mampu bertanggung jawab dalam memegang peran yang berpengaruh dalam pola pikir masyarakat umum, bahkan diapun akan mampu mengubah arah dan tujuan pemikiran umum serta menarik perhatian begitu banyak pendapat ke arahnya.

b. Negara dan cinta kasih agama

Kritikan lain, adalah adanya kontradiksi antara pemerintahan dan agama, dengan makna bahwa aksi dan aktivitas pemerintah diliputi oleh otoritas dan kekuatan, sedangkan agama muncul di atas pondasi penerimaan kalbu dan kehendak bebas (ikhtiyar) manusia, dari sinilah sehingga dikatakan keduanya saling berkontradiksi, dan apabila keduanya diletakkan secara berdampingan maka akan menciptakan penindasan dan pemaksaan.
Pendapat inipun mengandung penyimpulan yang salah terhadap hubungan negara dan agama, karena:
1. Dengan mencermati tugas-tugas yang ditanggung oleh berbagai pemerintahan –baik pemerintahan agama (teokrasi) maupun non-agama- kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat otoritas, kekuatan, kekerasan dan tingkat pemaksaan mereka kepada masyarakat tidaklah sama, karena apabila dikatakan bahwa nada yang digunakan oleh pemerintah hanyalah nada pemaksaan, dan tidak ada kebebasan, kelemahlembutan dan lain sebagainya di dalamnya, maka konsekuensinya adalah bahwa kebanyakan dari aktivitas pemerintahan –yaitu sebagian dari tugas pasti pemerintahan yang tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan aksi kekerasan dan pemaksaan- seperti strategi pemerintah dalam masalah perekonomian, atau perlindungan finansial dari berbagai lapisan masyarakat –terutama lapisan masyarakat tak mampu-, dan program-program yang berkaitan dengan kultur dan kebudayaan, serta opini masyarakat, akan keluar dari lingkup kewenangan pemerintah. Tidak ada yang meragukan bahwa pemerintahan senantiasa diiringi dengan otoritas, kekuatan dan kemampuannya untuk melakukan pemaksaan, akan tetapi topik ini sangat berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa aktivitas asli pemerintah adalah aktivitas yang diiringi dengan kekuatan dan pemaksaan.
Oleh karena itu, untuk menyajikan sebuah pandangan dan pendapat yang dimilikinya, pemerintah sangat bisa menuangkannya dengan berbagai metode, tanpa harus meminta bantuan dari kekerasan dan kekuatan. Metode-metode ini, bisa saja dilakukan dengan mengambil bantuan dari dakwah, propaganda, atau wacana-wacana pemikiran, bahkan terdapat pula kemungkinan untuk melakukannya dengan cara-cara yang lembut dan sentimental. Semuanya mengetahui bahwa pemerintah pasti mampu menjelaskan sebuah akidah dan keyakinan dengan cara yang benar, indah dan memikat tanpa harus menggunakan kekerasan.
2. Sebagaimana halnya menyimpulkan bahwa citra suatu negara dan pemerintahan adalah kekerasan merupakan ilustrasi dan penggambaran yang salah; penyimpulan bahwa agama memiliki kelemahlembutan mutlak dalam seluruh bagian-bagiannya, pun merupakan sebuah kesimpulan yang salah dan tak layak. Agama adalah sebuah program yang dikhususkan untuk kehidupan manusia yang mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Agama merupakan majemuk dari keyakinan dan akidah, etika, hukum dan norma-norma, yang disusun dan diletakkan dalam kewenangan manusia untuk memanajemen dan mengatur persoalan-persoalan individu dan sosial mereka. Dengan demikian, agama dengan makna ini, sama sekali tidak memiliki kesesuaian secara mutlak dengan kelembutan dan kasih sayang. Sepertinya, prinsip agama telah disalah artikan dengan iman dan religius. Maksud mereka adalah bahwa tidak ada pemaksaan dalam menerima agama ataupun kecenderungan terhadapnya, akan tetapi mereka mengatakan bahwa agama itu sendirilah yang merupakan sebuah hal yang penuh kelembutan dan kasih sayang, dan kesalahan ini telah terjadi pada banyak pemikir sehingga mereka keliru meletakkan religius dengan prinsip agama. Maktab Ilahi agama Islam pun, dalam penerimaan agama dan iman terhadap Tuhan dan prinsip atau ushul agama, menafikan apapun jenis pemaksaan. Bukan hanya tidak boleh dipaksa, bahkan tidak ada kemungkinan untuk memaksa, sebagaimana Allamah Thabathabai di bawah ayat, “Tiada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam)” (Qs. Al-Baqarah: 156), mengingatkan bahwa dalam penerimaan agama dan keimanan seseorang kepada Tuhan tidak mungkin ada pemaksaan, dan seseorang tidak akan mampu memaksa pihak lain untuk sepenuh hati meyakini sebuah persoalan dan menerima sebuah masalah dari lubuk hati.[1]
Dari sini, para mukmin dan para muballigh agama ketika berhadapan dengan orang-orang yang hendak menerima agama atau mereka yang telah menerima agama dan tengah berada dalam praktek pengamalan, harus senantiasa bereaksi dengan lembut dan penuh kasih sayang, bercakap dengan baik dan sopan sehingga sambutan masyarakat –baik yang selama ini belum beragama, maupun keseluruhan muslim- dari agama, semakin hari akan menjadi semakin banyak, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. An-Nahl: 125)
Dalam ayat ini, Tuhan memberi perintah kepada Rasul saw supaya dalam mengajak masyarakat menggunakan tiga unsur berikut: kebijaksanaan atau kearifan, nasehat yang baik, dan dialog yang dilandasi dengan semangat mencari kebenaran. Dengan mencermati ketiga unsur di atas bisa disimpulkan bahwa menurut perspektif al-Quran dalam mengajak masyarakat ke arah agama, kita sama sekali tidak boleh menggunakan kekerasan, dan hal yang secara rasional dan logis bisa menarik dan mengajak masyarakat ke arah agama dan keimanan kepada Tuhan, hanyalah pesan, nasehat, dan percakapan yang konstruktif.
Demikian juga, Tuhan menganggap bahwa budi pekerti yang baik dan perilaku yang lemah lembut merupakan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad saw dan merupakan rahasia kecenderungan masyarakat ke arahnya, sebagaimana dalam salah satu ayat-Nya berfirman, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Qs. Ali-Imran: 159)
Oleh karena itu, menurut perspektif Islam, jelas bahwa ketika berhadapan dengan masalah iman, keyakinan dan akidah masyarakat, kita harus menampakkan reaksi yang lemah lembut dan tenang.
Selanjutnya, dengan adanya kedua konklusi di atas, kita akan bisa sampai pada konklusi ketiga, sebagai berikut bahwa apabila lingkup pemerintahan tidak terbatas hanya pada kekerasan dan pemaksaan; dan keahlian mereka adalah lebih dari itu; yang berarti bahwa diapun memiliki keahlian untuk berperilaku lemah lembut; demikian pula jika penyebaran dan penjelasan agama harus diterapkan dengan metode yang lemah lembut, maka berarti sebenarnya pemerintah pun mampu pula menjadi penjelas agama yang menggunakan metode kasih sayang dan kelembutan. Dengan ibarat lain, apabila kita menerima bahwa sebuah pemerintahan mampu mewujudkan dan mengantarkan suatu hal pada tujuannya dengan cara damai dan bisa mempersiapkan lahan yang tepat tanpa membebani dan memaksa, maka tidak ragu lagi, berarti pemerintah itupun pasti mampu mempresentasikan agama dengan kaidah ini tanpa terkecuali; dengan demikian pemerintahan akan memiliki kemampuan untuk mempresentasikan agama dengan penuh kedamaian tanpa ada sedikitpun halangan.
Dengan alasan inilah sehingga dikatakan bahwa para fukaha agama dan perangkat pemerintahan yang diangkat oleh suatu pemerintahan agama (teokrasi) harus terlebih dahulu berusaha untuk menyebarluaskan agama dengan kelembutan, kasih sayang, cinta dan penuh ketenangan; demikian juga berusaha untuk memperjelas masalah-masalah keagamaan yang masih kabur dengan keakraban yang khas. Amirul Mukminin Ali As ketika menjelaskan tentang tugas pemimpin umat Islam –dimana pada tahap pertama beliau menyampaikan ikhtisar dari tugas beliau sendiri di kancah pemerintahan- terlebih dahulu mengisyarahkan pada saran dan nasehat berikut: “Tidak ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab pemimpin selain apa yang diletakkan Tuhan dalam kedua pundaknya, yaitu: tidak sembarangan dalam memberikan pesan, berusaha dalam memberikan nasehat, menghidupkan sunnah dan melaksanakan batasan-batasan untuk mereka yang berhak, menyampaikan saham baitul mal ke mereka yang membutuhkan.”[2]
Sebenarnya sangat tidak pada tempatnya apabila hanya dengan mendasarkan pada pernyataan mereka yang memiliki gambaran bahwa pemerintahan agama hanya terbatas pada pemerintahan gereja Masehi dengan kitab-kitab Taurat dan Injil -yang telah mengalami distorsi dan penyimpangan-, lalu kita telah merasa mampu untuk menghukumi dan menyimpulkan tentang sebuah pemerintahan agama (teokrasi) lalu menyangka bahwa hakim-hakim agama memiliki wewenang untuk memaksa masyarakat menjadi manusia-manusia yang religius dan menghendaki personal-personal masyarakat menerima agama dengan terpaksa, padahal menurut perspektif agama, tanggung jawab pemerintahan dalam presentasi dan penyajian dakwah, sama sekali tidak boleh dengan melalui metode pemaksaan, melainkan yang menjadi kewajibannya adalah menyediakan lahan, dan masyarakat sendirilah yang secara logis, cerdas, damai dan tentram akan berjalan ke arah agama lalu menjadi masyarakat yang religius.

c. Nagara dan pelaksanaan norma-norma agama

Tidak ragu lagi, salah satu hal yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap masyarakat adalah adanya norma hukum dan keniscayaan untuk melaksanakannya. Apabila dalam masyarakat tidak ada aturan atau –misalnya ada aturan, akan tetapi- masyarakat mengabaikan dan tidak memperdulikannya, maka sudah pasti dalam waktu yang relatif singkat infrastruktur masyarakat akan menjadi musnah dan akan terjadi kekacauan luar biasa yang pada akhirnya akan menghancurkan masyarakat dan negara.[3] Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah kekuatan supaya aturan-aturan tersebut mampu berkuasa di dalam masyarakat, kemudian mereka yang melakukan kesalahan dan melanggar hukum-hukum tersebut harus pula mengetahui tugasnya sendiri dan merasa puas dengan hak yang didapatkannya. Dan pelaksana kekuasaan ini senantiasa dan tak lain adalah sebuah pemerintahan. Perlu diketahui bahwa paling baiknya keteraturan adalah ketika personal-personal masyarakat yang berada dalam naungan pertumbuhan kultur dan budaya, menghormati segala aturan-aturan tanpa merasa terbebani dan bahkan mereka meletakkannya sebagai pondasi kehidupan; akan tetapi berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat selalu dan senantiasa berperilaku sesuai dengan aturan, pun merupakan sebuah harapan yang terlalu muluk dan tidak mungkin tercapai.
Pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada pada masa lampau maupun masyarakat saat ini, senantiasa saja terdapat kelompok-kelompok atau orang-orang yang mengabaikan dan tidak memperdulikan aturan-aturan serta hukum-hukum yang telah ditentukan, mereka melangkahkan kaki terlalu jauh, nasehat dan pengarahan tidak lagi memberikan pengaruh, dan bahkan mereka tidak bisa lagi dihadapi dengan bahasa halus. Hal-hal semacam inilah yang meniscayakan kepada sebuah pemerintahan dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditentukannya, untuk tidak mencukupkan diri hanya pada pelaksanaan serta peringatan akan hukum-hukum tersebut, melainkan pada kasus-kasus tertentu, kadangkala dia harus pula memanfaatkan kekuatan yang dia miliki.
Topik terdahulu, yang mengatakan tentang urgensi keberadaan hukum dalam sebuah negara dan pelaksanaannya oleh pemerintah, meskipun kadangkala terpaksa harus dengan menggunakan kekuatan otoriter pun, tidak ada hubungannya sedikitpun dengan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip akhlak, etika, agama maupun prinsip-prinsip hukum yang konstan; akan tetapi mereka, yaitu masyarakat dan individu-individu yang menentang etika dan prinsip konstan tersebut dan sepakat dengan aliran bebas liberalis atau mereka yang hanya menerima bahwa manajemen pemerintah hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyenangkan, bersifat materialis dan memberikan keuntungan duniawi yang lebih banyak, pun menyepakati dan menegaskan tentang urgensinya keberadaan hukum-hukum dalam sebuah pemerintahan serta terdapatnya urgensi untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut, meskipun dengan kekerasan.
Menjadi jelaslah bahwa pemerintahan yang bersandar pada agama dalam seluruh garis-garis pemerintahannya, sesungguhnya tidak terpisah dan tidak berbeda dari seluruh pemerintahan lainnya, apabila dia menghendaki keteraturan yang sesuai dalam masyarakatnya maka diapun harus menyajikan hukum-hukum untuk mereka lalu melaksanakannya. Demikian juga sebagaimana pemerintahan-pemerintahan yang lain, apabila di antara anggota masyarakatnya terdapat kelompok atau individu yang tidak taat pada aturan atau hukum, ingin melangkah terlalu jauh dari apa yang telah ditentukan, tidak bisa dihadapi dengan nasihat atau bahasa yang halus, maka konsekuensinya, pemerintahan inipun harus memilih bahasa lain sebagai alat komunikasi dengan kelompok dan orang-orang ini, yang bisa jadi alat komunikasi baru yang dipilih ini berupa kekerasan dan pemaksaan; poin asasi ini, dalam al-Quran al-Karim kadangkala direfleksikan dalam bentuk universal dan kadangkala pula dalam bentuk partikular; dalam bentuk universal misalnya terdapat dalam salah satu ayat-Nya yang berfirman, “Sebelumnya, manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan akibat meluasnya kehidupan sosial), Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan kitab (samawi) bersama mereka dengan benar untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kitab kepada mereka, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman dengan izin-Nya kepada (hakikat) kebenaran yang telah mereka perselisihkan itu. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Qs. Al-Baqarah: 213)
Berdasarkan ayat ini, keputusan dan hukum adalah solusi untuk menyelesaikan perbedaan, ikhtilaf, distingsi, kekacauan dan ketidakteraturan, yang keseluruhannya muncul karena ketiadaan perhatian terhadap hukum dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh selainnya. Pada ayat ini Allah Swt meletakkan pesan dan nasehat sebagai bagian dari tugas asasi para Nabi, akan tetapi untuk menghilangkan ikhtilaf serta pelanggaran hak, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kedua hal di atas. Apa yang dalam al-Quran diyakini sebagai sebuah hal yang sangat berperan dan berpengaruh dalam menghilangkan ikhtilaf dan kekacauan dalam pelaksanaan hukum adalah pelaksanaan hukum dan aturan-aturan secara kuat dan tegas sebagaimana yang terkandung dalam makna hukum di atas, yang hal ini hanya akan bisa terwujud melalui pemerintahan.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, masalah ini direfleksikan juga oleh al-Quran dalam bentuk partikular, sebagaimana dalam salah satu ayat-Nya yang berfirman, “Dan orang-orang yang menuduh istri mereka (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.“ (Qs. An-Nur: 6). Jadi, pemerintahan Ilahi dalam masalah bahwa dia tidak hanya mencukupkan diri dengan cara yang lembut, nasehat dan peringatan kepada para penentang hukumnya, tidak memiliki perbedaan dengan pemerintahan lain. Sekarang, akan muncul pertanyaan seperti ini, lalu kenapa kadangkala terdapat suatu persoalan yang pada seluruh pemerintahan merupakan hal yang bebas, akan tetapi persoalan yang sama menjadi terlarang dalam pemerintahan agama?!
Ringkasnya, meskipun pemerintahan agama ketika mengetengahkan agama tidak dengan menggunakan bahasa kekerasan, akan tetapi ketika terdapat pihak atau seseorang yang menjadi penghalang penyampaian agama, maka pemerintah tidak lagi akan menghadapinya dengan kelembutan, melainkan akan menyingkirkan penghalang tersebut dengan kekuatan. Face to face dan bertatap muka secara langsung dengan para penghalang dan penentang bukanlah bermakna menawarkan prinsip agama secara paksa, melainkan melaksanakan hukum dan aturan-aturan dimana agama itu sendiri melarang seseorang melangkahkan kakinya terlampau jauh dan melewati batas-batas yang telah ditentukan, dan topik inipun diterima oleh seluruh pemerintahan serta seluruh pemikir politik.

Penolakan Negara Agama (Teokrasi)

Pada akhir jawaban untuk argumentasi pertama, harus diisyaratkan terhadap satu point yang biasanya diketengahkan oleh para pendukung ketakharmonian hubungan antara agama dan pemerintahan, dimana mereka menyepakati bahwa ada perbedaan antara “pemerintahan agama” dan “agama pemerintahan”. Mereka berkata bahwa saat ini dalam pemerintahan agama, agama diletakkan sebagai elemen dan alat pemerintahan, dengan artian bahwa untuk melanggengkan pondasi kekuatannya, perangkat pemerintahan agama memanfaatkan sentimental, perasaan dan keyakinan masyarakat. Mereka meletakkan agama sebagai alat untuk mencapai keinginan duniawinya, padahal agama terlepas dari hal semacam ini. Agama, memiliki tujuan khusus dan kita tidak berhak memanfaatkannya untuk meraih tujuan duniawi, kekuatan maupun kekuasaan duniawi.
Dalam interaksi ini, perlu sekiranya –sekali lagi- dipertegas tentang kondisi interaksi antara agama dan pemerintahan. Pemerintahan, dimana di dalamnya diisyaratkan tentang ajaran dan doktrin-doktrin Islam, merupakan sebuah pemerintahan dan sebuah kekuatan yang berada dalam pengkhidmatannya kepada agama dan digunakan untuk membimbing manusia. Dikatakan bahwa agama memiliki begitu banyak hukum yang tanpa dimilikinya sebuah pemerintahan, maka hukum-hukum tersebut tidak mungkin akan bisa terwujud atau terlaksana. Jadi, untuk agama, pemerintahan berperan sebagai alat dan elemen yang digunakan untuk berkhidmat supaya masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan hukum-hukum, aturan-aturan Ilahi dan doktrin-doktrin agama; dan berpegang erat padanya akan memberikan kesulitan yang lebih sedikit.
Agama mendapatkan keuntungan dari pemerintahan sehingga masyarakat –selain menarik mereka dari persoalan-persoalan pribadi ke arah ibadah dan interaksi individu dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepada dzat suci Tuhan- dalam arena sosial mendapatkan kemungkinan untuk mendorong dan mengarahkan selainnya serta lingkup komunitasnya ke arah dan tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesempurnaan dan kedekatan (taqarrub) kepada Ilahi. Oleh karena itu, pemerintahan senantiasa memiliki hukum sebagai “alat” supaya agama bisa muncul dalam bentuk yang lebih baik dan mencapai tujuannya, akan tetapi sebagian dikarenakan tujuan-tujuan dan kecenderungan tertentunya, berusaha sehingga seakan-akan mereka telah memanfaatkan agama dalam bentuknya sebagai alat dalam pemerintahan yang dimilikinya.
Apabila dikatakan bahwa agama sama sekali tidak boleh memegang peran sebagai alat, maka hal ini merupakan sebuah persoalan yang jelas. Apabila para hakim dan pemimpin agama, yang seharusnya dengan adanya kodrat dan kekuatan religius yang dimilikinya bertugas untuk mengajak dan membimbing masyarakat ke arah hidayah Tuhan, malah meletakkannya untuk mencari kesenangan dan ketamakan duniawi dan kekuatannya sendiri, maka sudah jelas, peristiwa selanjutnya yang akan terjadi adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Amirul Mukminin Ali As, dalam salah satu hadisnya, “Dan sesungguhnya agama, sebagaimana seorang tawanan berada di tangan orang jahat, yang dia gunakan untuk memuaskan hawa nafsu dan keserakahan dunia.”
Pada saat seperti ini, aturan dan hukum-hukum agama muncul dalam bentuk sebagaimana yang ditafsirkan dan diselewengkan oleh para penguasa, dan tidak akan muncul dalam bentuk hakikinya. Dengan demikian, sebagaimana halnya tawanan yang nasib dan akhir kehidupannya berada di tangan dan kewenangan penawannya, nasib agamapun akan jatuh di tangan para perangkat pemerintah dan akan menjadi bahan permainan di tangan penguasa, dan akhirnya pesan-pesan dan kandungan-kandungan riilnya menjadi pudar dan kehilangan warna.
Oleh karena itu, tanpa ragu lagi, seluruh perangkat dalam pemerintahan agama harus diposisikan untuk berkhidmat di dalam agama dan meletakkan tolok ukur seluruh prilaku, pendapat dan penolakan-penolakannya untuk kepentingan pemerintahan dan hukum-hukum agama, dan pandangan mereka terhadap agama haruslah sebagai seorang pelayan, bukan sebagai seorang pencari keuntungan dimana ketika dia mampu memanfaatkannya untuk mencari kesenangan dan memenuhi keserakahannya terhadap dunia serta untuk mencapai kekuatan dan posisi, maka dia akan mendekati dan memanfaatkannya, dan setelah kebutuhannya terpenuhi, dia akan meletakkan dan meninggalkannya.

Catatan Kaki:

[1] . Al-Mizan, J. 2, hal. 342.
[2] . Nahjul Balaghah, Khutbah 105.
[3] . Salah satu pemikir Barat dalam kaitannya dengan masalah ini mengatakan: “Tiada norma dan aturan berarti tiada keteraturan, dan tiada keteraturan sama artinya dengan masyarakat yang hidup dalam kebingungan dan tidak mengetahui arah maupun tujuan. Keberadaan sebuah silsilah yang sesuai dan interaksi yang teratur merupakan syarat pertama dalam kehidupan manusia, dalam tingkatan yang manapun. Mafhum masyarakat, pada tahapan pertamanya bergantung pada keberadaan aturan, bahkan tukang kebun, pencuri serta perampok pun memiliki aturan di antara mereka, dimana tanpa adanya aturan, tidak mungkin mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan aksi pencurian dan perampokan. Ilustrasi binatang-binatang liar yang berlari di tengah hutan tanpa aturan dan tujuan, merupakan sebuah mafhum yang sangat jelas. Sebenarnya binatang-binatang inipun tidak tak beraturan sama sekali, karena sebenarnya mereka sangat memegang kuat hukum-hukum yang ada di dalam rimba dan mereka menjalaninya sesuai dengan instink yang mereka miliki. Untuk penjelasan lebih lanjut, rujuklah: Jami’ah wa Hukumat, hal. 75.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed