by

Syiah dan Politik "Kekuasaan"

Syiah dan kekuasaan merupakan salah satu tema yang menarik, karena sulit dipisahkan ketika kita ingin mengkaji tentang ideologi Syiah. Syiah menjadi sebuah madzhab yang berbeda dari garis utama (maenstream) pemikiran Islam. Paham ini muncul lebih dalam pengertian untuk mewakili “oposisi” terhadap kekuasaan, yang dipegang oleh aliran utama Sunni.
Dalam salah satu karyanya, W. Montgomery Watt antara lain lain mengatakan bahwa sejak pertama, misi keagamaan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada ”kaum atau ummah, suku atau masyarakat”, suatu lembaga politik yang modelnya lebih dikenal oleh orang-orang Arab.
Di dalam Islam, katanya, ”solidaritas secara komunal selalu mendapat tempat terpenting dan hingga kini hal itu masih terus berlangsung. Islam sejak awal mulanya telah memiliki relevansi dengan organisasi politik dan sosial di masyarakat”. Ia memberikan contoh bahwa menunaikan ibadah haji ke Mekkah, selain untuk tujuan religius, juga harus dimaksudkan untuk menyadarkan orang-orang Islam sepenuhnya akan kepentingan solidaritas kemasyarakatan.1
Seperti diketahui, salah satu perdebatan yang menarik dan barangkali tidak akan pernah selesai-dalam kancah ”politik Islam” adalah mengenai masalah hubungan antara agama dan politik. Secara konseptual di kalangan komunitas Sunni sering kali dinyatakan mengenai ”tidak adanya pemisahan” antara agama dan politik. Politik merupakan bagian dari agama.
Tetapi, pada kenyataannya, di tingkat praktek politik (political practice) yang lebih terdengar adalah ungkapan untuk tidak ”mencampuradukkan” agama dan politik. Dan, di negara-negara ”Islam” Sunni, dalam kenyataannya, agama memang dipisahkan dari politik. Agama menjadi urusan kaum rohaniawan dan ulama. Politik adalah urusan para negarawan, politikus, dan pejabat.
Edward Mortimer pernah mensinyalir bahwa: ”Ulama Sunni telah merumuskan suatu pandangan yang skeptis dan tak mempercayai kekuasaan politik sejak masa awal sejarah Islam”. Barangkali itu sebabnya Watt mengatakan bahwa ”meskipun pada kenyataannya Islam telah memiliki reputasi sebagai agama politik, Islam juga secara relatif telah gagal di dalam lapangan politik.”2
Sementara itu, di kalangan komunitas Syiah hampir tidak dikenal istilah pemisahan agama dan politik. Baik dalam tataran konseptual, maupun praktek politik (political practice). Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan “ritual politik”. Tentang ini, S. Husain M. Jafri menulis: “Pada dasarnya Islam bersifat religius karena status yang diperoleh Muhammad sebagai Rasul Allah yang ditunjuk dan dikirim oleh Dia untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia, dan bersifat politis karena lingkungan dan keadaan tempat ia timbul dan tumbuh. Sebaliknya, Syiisme, dalam watak yang dibawanya, selalu bersifat religius dan politis, dan aspek-aspek ini ditemukan berdampingan sepanjang sejarahnya”.3
Dengan kata lain, hampir selalu ada dimensi sosio-politik dalam setiap upacara keagamaan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah shalat Jumat. Di Iran yang Syiah, shalat Iumat sangat ”politis”.
Ayatullah Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaibnya Imam al-Mahdi, shalat Jumat tidak wajib melainkan hanya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Alasannya, shalat Iumat hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Imam al-Mahdi. Oleh sebab itu, selama berkuasanya Dinasti Pahlevi, tidak ada shalat Jumat di Iran. Sebaliknya, bagi umat Sunni shalat Jumat tetap wajib bagaimanapun sistem yang berjalan.
Syiah memang lahir karena faktor politis (dalam arti ”kekuasaan”) yaitu, menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Namun, cikal-bakal Syiisme justru bukan hanya karena faktor politis, tapi konon-menurut S. Husain M. Jafri-juga karena faktor ”kesukuan” (kendati soal faktor ”kesukuan” ini dibantah oleh sebagian kaum Syiah sendiri). Kecenderungan sebagian orang Arab di kalangan Sahabat Rasul untuk mendukung Ali adalah akibat yang wajar dari gagasan-gagasan yang telah ada di kalangan berbagai suku Arab yang bersama-sama membentuk Umat Muhammad di Madinah. .
Yang dimaksud ”Umat Muhammad” tersebut, meliputi suku-suku Quraisy al-Bithah (di sekitar Ka’bah), Quraisy az-Zawahir (di daerah pinggiran), Aus dan Khaz‘raj (di Madinah) yang berasal dari Arabia Selatan, ”Arab gurun” (sekitar Madinah), Abesinia (Bilal), dan Persia (Salman). Dari semua ikatan sosial di kalangan masyarakat Arab, kesetiaan kepada suku (al-’Ashabiyah) dianggap yang paling utama. Sekalipun demikian, faktor politis tetap menjadi sebab utama lahirnya Syi’isme.
”Pertarungan” Kekuasaan 
Jika ”politik” diartikan sebagai suatu bentuk ”perjuangan” atau ”perlawanan” aktif dan kongkrit terhadap suatu tatanan yang dinilai ”tidak adil”, maka agaknya benar klaim bahwa Syiisme ”lebih politis” ketimbang Sunnisme. Syiah memang lahir karena faktor politis-dalam arti ”kel<uasaan”—yaitu, menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan Muhammad SAW sebagai pemimpin komunitas (umat) Islam.
Syiah yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah, karena seperti ditulis Thabathaba’i, mayoritas orang-orang Syiah yang menjadi sumber dari cabangcabang Syiah, adalah Syiah Imam Dua Belas yang juga disebut sebagai kaum Imamiyyah.4 Bagi umat Syiah, Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya (Ahlulbait) yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi.
 
Catatan Kaki :

  1. W. Montgomery Watt, Pergolakan Pemikiran Islam (Jakarta : Beunebi Cipta, 1987), hlm. 33-36
  2. Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan (Bandung : Mizan, 1984), hlm. 278-282
  3. S, Husain M. Jafri, Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah : Dari Saqifah sampai Imamah (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989, hlm. 9-133
  4. Allamah M.H. Thabathaba’i, Islam Syiah (Jakarta : Grafiti, 1989), hlm. 88.
  5. Riza Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed