by

5 Tahun Syiah Sampang, Muhsin Labib Minta Media Luruskan Tiga Hal Ini

Kebebasan setiap warga negara dijamin konstitusi. Ironisnya kebebasan itu tidak koheren dengan jargon kemerdekaan negara. Inilah yang menimpa warga muslim Syiah Sampang, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Muhsin Labib dalam orasi ilmiahnya pada acara “5 Tahun Warga Syiah Sampang menjadi Pengungsi di Negeri Sendiri,” di Suarabya, Selasa 21 Maret 2017.
Ternyata persoalannya adanya perpedaan makna antara merdeka dengan bebas. “Merdeka mewakili institusi negara yaitu lepasnya okupasi negara lain, sementara bebas mewakili free will atau kehendak manusia sendiri,” ucap filsuf Indonesia ini.
Bangsa Indonesia yang bangga dengan jargon kebhinekaan yang semestinya menghargai kebebasan setiap orang memilih keyakinannya, ternyata masih terjadi disharmoni antara makna dengan kata.
“Korban disharmoni itu dialamai warga muslim Syiah Sampang yang sampai sekarang masih terusir dari kampung halamannya sendiri,” ucapnya.
Dirinya meminta kepada awak media dan aktivis untuk terus menyuarakan kebebasan mereka. Untuk itu ia meminta kepada awak media dan aktivis untuk meluruskan tiga hal.
Pertama, persoalan Sampang bukanlah konflik antara dua kelompok masyarakat. Menurutnya, makna konflik bila dua masyarakat yang berimbang saling berbenturan. Yang terjadi disampang merupakan tragedi kemanusiaan.
“Yang terjadi di Sampang hanyalah sekelompok masyarakat kecil  yang tinggal di desa diserang kelompok yang jauh lebih besar hanya karena pemegang sentra-sentra kuasa merasa terancam karena keyakinan yang berbeda. Padahal muslim Syiah Sampang ini orang-orang yang lugu, bahkan sebagiannya berbahasa Indonesia saja tidak bisa,” katanya.
Kedua, yang terjadi pada muslim Syiah Sampang bukan karena dongeng sengketa cinta sebagaimana yang selama ini disebarkan. Ketiga, bukan karena rumor sumber minyak.
“Tapi karena kehendak dominasi bercawat doktrin,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengingatkan, konstitusi mengamanatkan tidak ada keharusan beragama tertentu di Indonesia ini. Pemaksaan untuk beragama dan berkeyakinan tertentu hanyalah upaya rezim despotik menguasai pihak lain dengan menggunakan agama.
Muhsin Labib mengutip filsuf Nietzsche yang menyatakan, kehendak paling jahat dari manusia adalah kehendak dominasi dan menghambakan orang lain.
“Padahal tauhid tujuannya untuk memastikan tidak ada orang yang menghambakan diri kepada manusia,” tegasnya
Pemerintah Tidak Serius Pulangkan Warga Muslim Syiah
Sementara itu, Fakhul Khair dari Kepala Biro Pemantauan dan Dokuemntasi HAM, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Pemerintah tidak serius mengurus pemulangan warga muslim syiah Sampang. “Ternyata pemerintah tidak mau mengurus pemulangan mereka,” ungkap Fatkhul.
Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag belum menemukan solusi untuk memulangkan pengungsi Syiah Sampang yang kini tinggal rumah susun Jemundo Sidoarjo sejak tahun 2013.
Apa yang disampaikan Fakthul merujuk kepada pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin saat ditanya Kompas usai menghadiri wisuda ke-78 di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 18 Maret 2017.
“Masalah ini (pengungsi Syiah) lebih ditangani pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kita terus koordinasikan,” kata menteri Lukman saat itu.
Fatkhul pun menyoroti peran pemerintah yang hanya memberikan jatah hidup kepada warga Syiah Sampang selama di pengungsian. Padahal pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memulangkan mereka, diantaranya advokasi. Bahkan, diskusi mencari solusi pun sudah dilakukan, namun ternyata belum ada respon positif.
Oleh karena itu ia mengajak berbagai pihak melakukan diskusi publik agar bisa menyuarakan rekonsiliasi yang dibentuk pemerintah. Tidak adanya polical will dari pemerintah ini dikhwatirkan malah membesarkan praktik intoleransi yang mengarah pada radikalisme.
“Tanggungjawab kita bersama mendesak negara memulangkan mereka,” pungkasnya.
 
Sumber : satuislam.org

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed