by

Antara Bid’ah dan Aktivitas yang Tidak dilakukan Nabi

Salah satu ciri ibadah palsu (yang tak ditetapkan sebagai ibadah oleh pembawa agama namun dikira sebagai ibadah non wajib) adalah digemari dan diutamakan atas ibadah wajib.

Status di atas tidak sedang menggugat shalat sunnah secara umum yang memang ditetapkan dalam agama dan tidak mempersoalkan aktivitas positif lainnya yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam teks hadis.

Banyak orang mengira bid’ah sebagai aktivitas yang tak pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak disebutkan dalam teks ayat atau hadis. Sebagian awam yang terpengaruh tekstualisme beranggapan demikian.

Baca juga: Fanatik Buta pada Imam Ali ?, Ini Jawaban untuk Ust. Abdul Somad

Banyak pula yang menganggap aktivitas yang tak dilakukan oleh Nabi dan tidak ditetapkan dalam teks agama sebagai bid’ah, namun membaginya menjadi dua;

  1. Bid’ah dhalalah, yaitu aktivitas buruk yang tak ditetapkan dalam teks
  2. Bid’ah hasanah, yaitu aktivitas baik yang tak ditetapkan dalam teks agama sebagai ibadah

Para pendukung dua macam bid’ah di atas menganggap shalat sunnah lail  yang dilakukan berjamaah pada malam-malam Ramadan sebagai bid’ah hasanah. Sebagian lain, menganggap salat sunnah lail berjamaah sebagai sunnah (susulan) karena yang ketetapan salah satu penguasa umat Islam itu tentang salat dengan tata cara khusus pada malam-malam Ramadan yang disebut tarawih itu sebagai sunnah khulafa’ atau sunnah shahabat, yang diyakini oleh sebagian sebagai pemegang tasyri’. Pendapat ini didukung oleh mayoritas masyarakat Muslim di Tanah Air.

Bid’ah bukanlah semua aktivitas yang tak dilakukan Nabi dan tidak ditetapkan oleh agama, tapi semua aktivitas yang ditetapkan sebagai ibadah khusus oleh pihak yang tak berotoritas dalam tasyri’.

Bid’ah adalah:

a) Mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi,
b) Menambah hukum yang telah ditetapkan Nabi,
c) Mengubah format ibadah yang telah ditetapkan Nabi dengan format baru,
d) Membatasi cakupan luas hukum sebuah perbuatan yang telah dietapkan Nabi,
e) Meluaskan cakupan sempit hukum sebuah aktivitas yang telah ditetapkan Nabi,
f) Memberikan predikat hukum baru atas sebuah ritual yang telah diberi predikat oleh Nabi.

Ibadah palsu adalah sebuah aktivitas spesifik yang diberi predikat ibadah oleh pihak yang tak punya otoritas tasyri’. Itu artinya, tidak beraru semua kegiatan baik, seperti tahlil dan lainnya yang memang tidak ditetapkan secara spesifik sebagai ibadah, dianggap sebagai palsu. Lagi pula, mengucapkan la ilaha illallah ditetapkan oleh agama sebagai zikir dan ibadah.

Baca juga: Imam Baqir as tentang Shalat Sunnah Berjamaah Malam Ramadhan

Tradisi baik apapun, selama tidak ditetapkan secara spesifik sebagai sebuah ibadah khusus yang harus dilakukan dengan cara khusus, apalagi diklaim ditetapkan dalam agama, tidak termasuk ibadah palsu.

Sebenarnya salat, apapun niat dan waktunya, takkan pernah menjadi bid’ah dan bukanlah ibadah palsu. Salat mustahabbah atau sunnah boleh dilakukan kapan saja. Menetapkan sebuah salat sunnah yang dilakukan secara perorangan sebagai salat tertentu dalam waktu tertentu secara berjamaah itulah yang bisa dianggap sebagai palsu. Kepalsuannya tidak tertuju kepada praktik salatnya namun tertuju pada penetapannya sebagai ibadah spesifik dengan syarat berjamaah dan dalam waktu tertentu.

Mungkin perlu contoh aktual. Salah contoh bid’ah adalah menetapkan bahwa “makan kolak saat berbuka adalah sunnah”. Berbuka puasa adalah bagian dari ibadah puasa dan makan adalah aktivitas baik. Namun menetapkan makan dengan menu tertentu saat berbuka puasa sebagai sunnah adalah bid’ah.

Contoh lain, mengenang kemuliaan dan kesyahidan Imam Husain adalah sebuah aktivitas baik karena Nabi menganjurkan kita mengenang para pejuang Islam dan menganjurkan kita mencintai Ahlulbait. Seandainya ditetapkan bahwa menepuk dada dalam peringatan Asyura adalah syarat keabsahan mencintai Imam Husain, maka itulau bid’ah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tak semua aktivitas yang tak dilakukan Nabi adalah bid’ah.
2. Hal-hal baik menurut akal, meski tak dilakukan Nabi dan tak ditetapkan dalam teks suci bukanlah bid’ah.
3. Penguasa politik tidak punya otoritas mengubah (menambah, mengurangi, meluaskan, menyempitkan dan membatasi) hukum agama atau menetapkan hukum baru agama. (Muhsin Labib)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed